Romadhonisp's Blog

Konvergensi IFRS

Juni 4, 2011

Nama : Romadhoni Setyo P

Kelas : 4 eb 14

Npm : 20207975

KONVERGENSI IFRS

Target waktu implementasi IFRS di Indonesia tinggal hitungan bulan lagi, direncanakan Indonesia akan Full convergence pada tanggal 1 Januari 2012. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini IFRS 1: First Time Adoption sama sekali belum diadopsi oleh IAI. Beberapa perusahaan besar di Indonesia malah sudah lebih dulu meng-hire konsultan ternama untuk mengantisipasi first time adoption IFRS ini di perusahaannya. Dalam paparan singkat ini saya mencoba membagi isi dari IFRS 1, semoga bermanfaat bagi para pelaku Akuntansi di Indonesia.

IFRS 1 berisi panduan bagaimana sebuah entitas harus mengimplementasikan perubahan dari standar akuntansi lokal (di Indonesia disebut dengan PSAK) kepada standar akuntansi internasional (IFRS). Salah satu alasan utama dalam mengeluarkan standar baru ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa Eropa diharuskan membuat laporan keuangan mereka berdasarkan IFRS sejak tahun 2005 dan seterusnya. Standar tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan IFRS pertama sebuah entity mengandung informasi yang berkualitas tinggi yang transparan kepada pengguna dan dapat diperbandingkan di seluruh periode yang disajikan dan menyediakan titik awal yang tepat untuk memulai akuntansi berbasis IFRS.

Dalam melakukan transisi ke IFRS, sebuah Entitas harus menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS pada tanggal pelaporan untuk laporan keuangan IFRS entitas tersebut. Entitas harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan akuntansi yang pernah dibuatnya untuk comply kepada aturan yang dipersyaratkan oleh IFRS. Itu artinya perangkat kebijakan akuntansi sebuah entitas harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum entitas itu menerapkan IFRS.

Sebuah Entitas juga harus membuat laporan posisi keuangan IFRS pembuka pada tanggal transisi IFRS. Tanggal transisi IFRS adalah awal periode dimana sebuah entitas menyajikan informasi komparatif berdasarkan IFRS dalam laporan keuangan IFRSnya. Sebagai contoh, bila berdasarkan target IAI Indonesia akan full convergence pada 1 Januari 2012, itu artinya pada laporan keuangan akhir tahunnya per 31 Desember 2012 semua perusahaan di Indonesia harus membuat laporan keuangan komparatif per 31 Desember 2011 juga, dan juga harus menyajikan laporan posisi keuangan (hanya laporan posisi keuangan saja) pada awal periode komparatif yaitu per 1 Januari 2011. Sehingga dalam contoh ini tanggal transisi IFRS adalah tanggal 1 Januari 2011 (dalam IFRS 1, tanggal ini disebut dengan laporan posisi keuangan IFRS pembuka (opening IFRS statement of financial position)). Penerapan mundur ini disebut dengan istilah retrospektif.

Dalam membuat laporan posisi keuangan IFRS pembuka, IFRS 1 menyatakan bahwa sebuah entitas diharuskan:

Mengakui semua aset dan liabilitas yang diakui berdasarkan IFRS.
Tidak mengakui item-item sebagai aset dan liabilitas jika IFRS tidak mengizinkannya.
Reklasifikasi item-item yang telah diakui berdasarkan GAAP sebelumnya sebagai satu jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas, tetapi berbeda jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas berdasarkan IFRS.
Menggunakan IFRS dalam mengukur semua asset dan liabilitas yang diakui.

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan IFRS pembuka ini, kebijakan akuntansi yang digunakan sebuah entitas mungkin berbeda dengan yang digunakan pada tanggal yang sama menggunakan GAAP sebelumnya. Hal ini akan menghasilkan adjustment yang akan diakui secara langsung dalam laba ditahan pada tanggal transisi. (karena adjustment tersebut dihasilkan dari kejadian dan transaksi sebelum tanggal transisi IFRS).

Ada beberapa hal yang dibebaskan dalam IFRS 1 yang tidak harus diterapkan retrospektif. Beberapa hal tersebut adalah:

Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis (IFRS 3) tidak diterapkan secara retrospektif karena (a) Kombinasi bisnis menghasilkan klasifikasi yang sama (contoh Akuisisi, penyatuan kepentingan) seperti Laporan keuangan dalam GAAP sebelumnya. (2) Semua asset dan kewajiban telah diakui. (3) Item-item yang tidak memenuhi IFRS harus dikeluarkan dari laporan posisi keuangan IFRS pembuka, contohnya aset tak berwujud yang sebagiannya tidak sesuai dengan persyaratan IFRS dapat direklasifikasi sebagai goodwill. Dan (4) Nilai tercatat goodwill dalam laporan posisi keuangan IFRS pembuka adalah sama dengan nilai tercatat berdasarkan GAAP sebelumnya.

Aset tetap

Aset tetap (IAS 16) dikecualikan karena entitas dapat melakukan revaluasi menggunakan GAAP sebelumnya sebagai deemed cost nya (deemed cost adalah nilai yang digunakan sebagai pengganti untuk beban dan beban depresiasi pada tanggal yang ditentukan). Pengecualian ini juga berlaku untuk Properti Investasi (IAS 40) dan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria revaluasi di IAS 38

Persediaan

v Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan.

v Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak ketiga contoh pajak.

v Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan beban bunga.

v Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih

v Metode LIFO tidak diperkenankan lagi

v Perlu dipertimbangkan untuk tidak mengajarkan konsep advance LIFO, cukup sampai LIFO reserve

Aset Keuangan

o Kas

o Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain

o Hak kontraktual:

§ untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain; atau

§ untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung; atau

o Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas

§ nonderivatif

§ derivatif

Kriteria:

§ Aset keuangan non derivatif;

§ Ditetapkan sebagai AFS;

§ Tidak diklasifikasikan sbg:

·pinjaman yang diberikan/piutang,

· dimiliki hingga jatuh tempo, atau

· dinilai pada nilai wajar melalui L/R.

o Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

o Pengungkapan hirarki nilai wajar

§ Tingkat 1 harga kuotasi asar

§ Tingkat 2 Input selain harga kuotasian (dapat diobservasi)

§ Tingkat 3 Input yang bukan berdasar harga pasar

o Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

§ Pengungkapak kualitatif (ekposure timbulnya risiko, tujuan, kebijak dan proses penelolaan risiko)

§ Pengungkapan kuantatif (risiko kredit, risiko likuiditas, analisa sensitivitas)

Kas dan Piutang – PSAK 50 & 55

§ Pada pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung:

§ Dibebankan untuk aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menambah nilai perolehan untuk lainnya

§ Pengukuran aset keuangan

• Nilai wajar

• Biaya diamortisasi

• Biaya (penggunaan terbatas hanya jika nilai wajar tidak dapat ditentukan)

§ Penyisihan piutang à mengikuti aturan penurunan nilai instrumen keuangan, berdasarkan bukti obyektif pada tanggal neraca.

§ Reklasifikasi antar instrumen mengikuti aturan tainting rule

Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »

International Financial Reporting Standards (IFRS)

April 19, 2011

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Nama : Romadhoni Setyo P
NPM : 20207975
Kelas : 4 EB 14
Mata Kuliah : Akuntansi Internasional

Akuntansi adalah satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. Tanpa standar akuntansi yang baik, pasar modal tidak akan pernah berjalan dengan baik pula karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam mekanisme pasar modal. Efektivitas dan ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan yang dapat dibandingkan dan relevan dibutuhkan oleh semua stakeholder (pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia kredit, bahkan pemerintah). Para stakeholder ini bukan hanya ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk diperbandingkan satu dengan lainnya.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS))
International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja yang diadaptasi oleh Badan Standar Akukntansi Internasional (International Accounting Standards Board (IASB)).
Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional (Internasional Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

Struktur IFRS
IFRS dianggap sebagai kumpulan standar “dasar prinsip” yang kemudian menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.
Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
• Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional (Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)) -dikeluarkan setelah tahun 2001
• Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards (IAS)) -dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)) -dikelularkan setelah tahun 2001
• Standing Interpretations Committee (SIC)—dikeluarkan sebelum tahun 2001
• Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989) (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989))

“ In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order:

(a) the requirements and guidance in Standards and Interpretations dealing with similar and related issues; and

(b) the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the Framework.

Dalam membuat keputusan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 10, pihak manajemen harus merujuk kepada, dan mempertimbangkan kemungkinan penerapan akan, sumber-sumber berikut dalam urutan menurut:

(a) persyaratan dan panduan dalam Standar dan Interpretasi dalam menangani hal serupa dan berhubungan; dan

(b) penjelasan, kriteria pengenalan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran dalam Kerangka Kerja.

”

Kerangka kerja
Kerangka kerja Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan menyampaikan prinsip-prinsip dasar IFRS.
Kerangka kerja IASB dan FASB sedang dalam proses pembaharuan dan perangkuman. Proyek Kerangka Konseptual Gabungan (The Joint Conceptual Framework project) bertujuan untuk memperbaharui dan merapikan konsep-konsep yang telah ada guna menggambarkan perubahan di pasar, praktek bisnis dan lingkungan ekonomi yang telah timbul dalam dua dekade atau lebih sejak konsep pertama kali dibentuk.
Tujuan keseluruhan adalah untuk menciptakan dasar guna standar akuntansi di masa mendatang yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan diterima secara internasional. Karena hal tersebut, (dewan) IASB dan FASB Amerika Serikat melaksanakan proyek secara bersama.
Peranan Kerangka kerja
Deloitte menyatakan:
In the absence of a Standard or an Interpretation that specifically applies to a transaction, management must use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is relevant and reliable. In making that judgement, IAS 8.11 requires management to consider the definitions, recognition criteria, and measurement concepts for assets, liabilities, income, and expenses in the Framework. This elevation of the importance of the Framework was added in the 2003 revisions to IAS 8.

Objektif laporan keuangan
Sebuah laporan keuangan harus menggambarkan pandangan benar dan adil atas usaha sebuah organisasi. Oleh karena laporan-laporan ini digunakan oleh berbagai pihak, laporan tersebut harus menggambarkan pandangan sebenarnya akan keadaan keuangan sebuah organisasi.

Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas.

IFRS akan menjadi kompetensi wajib-baru bagi akuntan publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik.
Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia.
Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintasnegara telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna (Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga (Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintasnegara bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS.
Bagi pelaku bisnis pada umumnya, pertanyaan dan tantangan tradisionalnya: apakah implementasi IFRS membutuhkan biaya yang besar? Belum apa-apa, beberapa pihak sudah mengeluhkan besarnya investasi di bidang sistem informasi dan teknologi informasi yang harus dipikul perusahaan untuk mengikuti persyaratan yang diharuskan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah jelas, adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan, tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Komitmen manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa depan.
Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya.

Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »

Akuntan Pendidik

Januari 9, 2011

PROFESI AKUNTAN PENDIDIK Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976 Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI – KAPd) didirikan melalui rapat pembentukan pada tanggal 16 Maret 1996 di Jogyakarta. Dalam rapat pembentukan tersebut juga ditetapkan Pengurus IAI-KAPd Periode 1996-1999. Rencana stratejik yang terdiri dari Visi, Misi, Nilai-nilai, Sasaran, dan Program Pengembangan IAI-KAPd pertama kali disusun melalui rapat kerja Pengurus Periode 1996-1999 pada tanggal 23 Juli 1996. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota IAI-KAPd yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Padang Sumatera Barat dalam rangkaian acara Simposium Nasional Akuntansi ke sembilan, kami pengurus IAI-KAPd periode 2006-2008 memperoleh kepercayaan untuk melanjutkan pengurus IAI-KAPd yang sama pada periode 2004-2006 yang telah mengakhiri masa baktinya Sekilas Tentang IAI IAI merupakan satu-satunya organisasi profesi Akuntan Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. Sampai saat ini Akuntan yang tercatat sebagai anggota IAI berjumlah kurang lebih 5000 orang, terdiri dari Akuntan Publik, Akuntan Manajemen, Akuntan Pendidik, dan Akuntan yang bekerja di sektor Pemerintah. Tujuan pembentukan organisasi IAI adalah: 1. Mengembangkan dan menjaga peran profesi Akuntan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Memelihara martabat dan kehormatan Profesi Akuntan. 3. Meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional Anggota. 4. Mengembangkan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan akuntansi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungannya. 5. Meningkatkan peran Profesi Akuntan dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan di atas, IAI menyelenggarakan kegiatan dan usaha-usaha antara lain sebagai berikut: 1. Mengembangkan standar profesi akuntan dan standar akuntan secara berkesinambungan. 2. Menyelenggarakan penerbitan, perpustakaan, pelatihan, dan penelitian di bidang akuntansi. 3. Menyelenggarakan ujian sertifikat profesi. 4. Meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan profesi berkelanjutan bagi anggota. 5. Mendorong dan memelihara pelaksanaan standar profesi dan kode etik oleh Anggota. 6. Mengembangkan pengetahuan baru berkaitan dengan akuntansi. Kegiatan rutin yang telah diselenggarakan oleh IAI adalah sebagai berikut: • Penerbitan Majalah “Media Akuntansi” • Penyelenggaraan Konvensi Nasional Akuntansi (4 tahun sekali) • Penyelenggaraan Kongres (4 tahun sekali) • Seminar, Lokakarya, dan Forum Ilmiah lainnya • Pelatihan-pelatihan Organisasi IAI mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan khusus anggota IAI pada bidang-bidang pekerjaan tertentu, IAI membentuk kompartemen yang terdiri dari: • Kompartemen Akuntan Publik: anggotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya berpraktik sebagai Akuntan Publik • Kompartemen Akuntan Pendidik: anggotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya sebagai akuntan pendidik • Kompartemen Akuntan Manajemen: angotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya sebagai eksekutif baik di perusahaan negara maupun pemerintah. Pada Kompartemen Akuntan Publik terdapat kelompok akuntan publik yang terdaftar di pasar Modal. Mereka Membentuk Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM). Untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas organisasi, IAI menbentuk sekretariat tetap yang akan diisi oleh staf permanen yang bekerja secara purna waktu. Pada masa-masa mendatang operasi sehari-hari IAI akan dikelola oleh staf permanen tersebut.

Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »

Akuntansi Pemerintahan

November 21, 2010

Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini penulis mengemukakan beberapa definisi dari para ahli.

Adapun mengenai pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1998,7) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.

Kemudian Indra Bastian (2001):6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.

Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan mengenai persyaratan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut Muhammad Gade (2002, 13-14) persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh PBB berdasarkan Departement of economic and Social Affairs, dari United Nations, New York, yang termasuk di dalam A Manual Government Accounting dengan rincian sebagai berikut:

a. Accounting system to be designed to comply with the constitutional, statuory and other legal requirements of the country;

Maksudnya adalah bahwa akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara.

b. Accounting system must be related to the budget classifications. The budgetary and accounting functionare complementary elements of finacial management and must be closely integrated;

Maksudnya sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus di integrasikan secara erat.

c. The Accounts must be maintaned in a manner the will clearly indentify the objects and the executive authorities who are responsible for custody and use of funds in program execution;

Maksudnya Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan untuk dana yang diterima itu digunakan serta dapat pula mengindentifikasikan para pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program.

d. Accounting system must be maintened in a way that will facilitate audit by external review authorities, and readily furnish the information needed for executive audit;.

Maksudnya sistem akuntansi harus diselanggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan oleh lembaga pemerintah ekstern, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

e. Accounting system must be developed in a manner that will permit effective adminstrative control of fund and operations, program management and internal audit and appraisal;

Maksudnya system akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan secara administrative terhadap dana-dana dan pelaksanaanya, managemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan intern.

f. The accounts should be developed tha they efectively disclose the economic and financial result of program operations, including the measurement of revenues, indentifications of cost and determination of the operating result (the surplus and defisit position) of the government and its programs and organizations;

Maksudnya adalah bahwa perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program, termasuk pengukuran pendapatan, indentifikasi biaya dan penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang) dari pemerintah dengan program dan organisasinya.

g. Accounting system should be capable of serving the basic financial information needs of developmennt planning and programming, and the review and appraisal of performance in physic and financial terms;

Maksudnya adalah sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta menelaah dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.

h. The accounts should be maintened in a manner that will provide financial data useful for economic analysis and reclassification of governmental transaksion, and assist in development of national accounts;

Maksudnya adalah perkiraan-perkiraan harus diselengrakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membuat dalam penyusunan perkiraan naional.

Sedangkan Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

“1. Berorientasi Laba (contoh: BUMN)

Organisasi yang bertujuan mencari laba.

2. Berorientasi non-laba tipe A (contoh: BUMN, Perum, Perjan dan Pemerintah / Lembaga Otonom)

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.

3. Berorientasi non-laba tipe B (Pemerintah dan Organisasi selain no 1 dan 2):

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.”

Selanjutnya Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang ketiga hal tersebut sebagai berikut:

Di tipe 1, organisasi sektor publik akan penuh mengikuti pola pasar. Ini berarti kecenderungan ke perilaku swasta amat tinggi. Di tipe 2 dan 3, organisasi sektor publik biasanya mengikuti pengaturan akuntansi di sektor publik. Di dalam berbagai diskusi tipe 1 disebut grey area antar sektor publik dan sektor swasta.

Dari penjelasan tersebut di atas akan mempengaruhi baik sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan maupun prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu negara.

Akuntansi pemerintahan (publik) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan akuntansi perusahaan (swasta). Hal ini seperti yang dingkan Mardiasmo (2002:8) yang mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut:

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Nonprofit motive	Profit motive
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.	Pembiayaan internal: Modal sendiri,laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Felksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	Cash Accounting	Accrual accounting

Sumber: Mardiasmo (2002:8)

Dari tabel tersebut Mardiasmo (2002:8-10) menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik

2. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.

3. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat reisiko.

4. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.

5. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen.

6. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat biroktatis, kaku,dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.

Kesimpulan dari perbedaan utama akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak tujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 3 mengatakan bahwa: “akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) dalam buku Akuntansi Sektor Publik yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo (2002: 14) menyatakan:

“1. Pengendalian Manajemen (Manajemen Control)

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi

2. Akuntanbilitas (Accountability)

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil oeprasi pemerintah dan penggunaan dana publik.”

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntanbilitas sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategic, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Tahun 1991 merupakan saat mulanya perkembangan dalam bidang akuntansi pemerintah dengan keputusan mentri keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991. Tanggal 21 Mei 1999 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat telah ditetapkan secara resmi hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah.

Perkembangan yang menyangkut masalah tersebut adalah semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi pemerintah semakin meningkat. Praktek sistem akuntansi pemerintah dikembangkan bukan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban saja, tetapi juga harus dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanan, penggarapan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, evaluasi pelaksanaan serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam pembahasan sistem ini, Gade (2000:86-87) dalam bukunya “Akuntansi Pemerintah“ mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah terdiri dari dua sistem utama yang mempunyai hubungan data informasi akuntansi timbal balik, yaitu sebagai berikut :

1. “Sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh departemen keuangan sistem akuntansi pusat dibagi tiga sistem, yaitu:

a. Akuntansi Umum

b. Akuntansi kas umum negara

c. Akuntansi bagian anggaran XVI ( pembiayaan dan perhitungan)

2. Sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen dan lembaga.

Sistem akuntansi instansi dibagi menjadi 5 sub sistem, yaitu:

a. Sistem akuntansi instansi tingkat departemen atau lembaga.

b. Sistem akuntansi tingkat Eselon I.

c. Sistem akuntansi tingkat kantor wilayah.

d. Sistem akuntansi tingkat wilayah”.

Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »

Audit Internal

November 13, 2010

SISTEM AUDIT INTERNAL

A. Audit Intern

I. Pengertian Audit Inten

Audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian

intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari

elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya.

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 11) adalah : “ Internal auditing adalah

suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji

dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1995 : 51), mendefinisikan

internal audit adalah sebagai berikut:

Internal audit adakah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu

organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan

dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat

proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan

suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau

mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran

kepada manajemen.

2. Fungsi ,Tujuan dan ruang lingkup Audit Intern

Menurut Robert Tampubolon dalam bukunya “ Risk and system-Based

Internal Auditing” (2005 : 1) bahwa : “fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai

mata dan telingga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa

semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara

menyimpang”.

Sedangkan

tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para

anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya

secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai

analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan

kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman

adalah:

(2006:44)

“Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian dengan

berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-

undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber daya

yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan”

Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian

intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem

pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan

tanggung jawab yang diberikan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemantauannya, Satuan Pengawas Intern

akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam

enam kegiatan, yaitu:

1. Complience test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan,

rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan, meliputi :

a. Ketaatan terhadap prosedur akuntansi

b. Ketaatan terhadap prosedur operasional

c. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah

2. Verification, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan

berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari

laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan

keputusan.

3. Protection of assets, Pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa

pengedalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk

memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan.

4. Appraisal of control, Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur

pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan

mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke

waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.

5. Appraising performance, Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu

area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan

keahlian khusus.

6. Recommending operating improvements, Merupakan tindak lanjut dari

evaluasi terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun

hendaknya memperhatikan pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.

II. Program dan Langkah kerja Audit Intern

Untuk memperoleh hasil audit yang baik dan berkualitas pelaksanaan

audit harus direncanakan sebaik-baiknya. Audit intern harus menyusun terlebih

dulu rencana pemeriksaan yang memadai serta diatur secara sistematis

mencakup semua unit yang akan diperiksa, sehingga seluruh pekerjaan dapat

dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci

yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai

langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga

merupakan alat kendali audit intern. Program disusun dengan manfaat-manfaat

sebagai berikut:

1. Menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan

2. Pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara

menyeluruh

3. Menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu

4. Menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan

5. Berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang dapat digunakan secara

berkesinambungan

6. Mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan

7. Memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip

akuntansi yang diterima umum

8. Memastikan bahwa pemeriksa intern memperhatikan alasan-alasan

dilaksanakannya berbagai prosedur.

Adapun isi dari program adalah meliputi:

Pernyataan tujuan, dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang

tujuan yang ingin dicapai, dikaitkan dengan kendala-kendala yang

mungkin dihadapi, serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan

Langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan-pengarahan khusus

dalam melaksanakan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan intern

meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan pemeriksaan

1. Penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan

efisien serta ruang lingkup kerja

2. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan

diperiksa

3. Menetapkan sumber-sumber daya yang perlu untuk mendukung

pelaksanaan pemeriksaan

4. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan

5. Melaksanakan survey lapangan untuk lebih mengenal kegiatan dan

pengendalian yang akan diaudit, serta mendpatkan saran-saran

dari pihak yang diaudit mengenai pelaksanaan pemeriksaan

tersebut

6. Menetapkan prosedur pemeriksaan

7. Penetapan bagaimana, bilamana, dan kepada siapa pemeriksaan

tersebut akan dilakukan

b. Pemeriksaan dan evaluasi informasi

1. Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan

sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan

2. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna

sebagai dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi

3. Prosedur pemeriksaan meliputi teknik pengujian dan teknik

pengambilan sampel yang digunakan

4. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan

mendokumentasikan informasi yang diperoleh

5. Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan

c. Komunikasi hasil pemeriksaan

1. Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan

pemeriksaan dan rekomendasinya

2. Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas, bersifat

konstruktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan

sebelumnya.

d. Tindak lanjut

Pemeriksa intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak

lanjut yang perlu dilaksanakan, atau apakah manajemen perusahaan

telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang mungkin

timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang diambil sehubungan

dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu tindak lanjut juga

dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pemeriksaan

yang telah djalankan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja di dalam suatu bank

umum yang melaksanakan fungsi audit intern dan merupakan transformasi dari

divisi Pengawasan Intern. Adapun kedudukan dan hubungan SKAI dalam

organisasi dalam Buku Pedoman Pegawai (BPP) unit KIC (2004) yaitu :

1. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan dari

dewan Audit dan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia

2. Kepala SKAI bertangung jawab langsung kepada Presiden direktur dan untuk

menjaga independensinya, Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung

dengan Dewan Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang

berhubungan dengan hasil pemeriksaan. Pemberian informasi tersebut harus

dilaporkan kepada Presiden Direktur.

3. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dewan

Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan

pemeriksaan SKAI.

4. Auditee berkewajiban untuk memberikan kerja sama demi kelanjaran tugas

SKAI dan segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI serta

memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu

tertentu.

5. Dewan Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota yang diangkat

dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 tahun

dan setelah masa jabatannya dapat diangkat kembali. Anggota Dewan Audit

terdiri dari anggota Dewan komisaris dan pihak ekstern bank.

6. Wakil Kepala SKAI bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan yang

dilakukan oleh masing-masing bagian yang berada di bawah koordinasinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaiann secara berkala terhadap kantor

cabang, satuan kerja di kantor pusat serta satuan kerja lainnya yang ada

dalam organisasi

b. Melakukan review terhadap setiap kebijaksanaan, sistem dan prosedur yang

diterapkan oleh manajemen dan SKAI

c. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya

SKAI

d. Melakukan pemantuan dan analisa kecukupan atas tindak lanjut perbaikan

yang dilakukan oleh auditee berdasarkan hasil pemeriksaan auditor

setempat, Auditor Pusat, Bank Indonesia dan Akuntan Publik.

e. Melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap Auditee dan Auditor

Cabang.

III. Pelaksanaan Audit Intern

Pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan penting

yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk

menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit intern.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, menurut Hiro

Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan audit

2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi

3. Tahap penyampaian hasil audit

4. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit

Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang palinng awal

dalam pelaksanaan kegiatan audit inten, perencaan dibuat bertujuan untuk

menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan

audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-

hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing.

Menurut Hiro Tugiman (2006:53) audit intern haruslah merencanakan

setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus

meliputi :

1. penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang

kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan

audit

4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu

5. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan,

risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan

6. Penulisan program audit

7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit

akan disampaikan

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

2. pengujian dan pengevaluasin informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, mennganalisa,

menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung

hasil audit.

Menurut Hiro Tugiman (2006:59), proses pengujian dan

pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

1. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang

berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja

2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-

rekomendasi

3. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian

4. Dilakukan penngawasan terhadap proses pengumpulan,

penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi

5. Dibuat kertas kerja pemeriksaan

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang

dirancang untuk memperkuat penngendalian audit intern, untuk menentukan

ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yanag telah ditetapkan oleh

manajemen.

Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat

penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu

fungsi

perusahaan

dan

memberikan

saran-saran/rekomendasi

untuk

perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan hasil audit

yang dilaksanakannya yaitu :

1. Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua audit intern

2. pemeriksa intern harus terlebih dahuku mendiskusikan kesimpulan dan

rekomendasi

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat

waktu

4. Laporan haruslah mengemukakan tentanng maksud, lingkup dan hasil

dari pelaksanaan pemeriksaan

5. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan

atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan

7. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up)

untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan

dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior

atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif

terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

IV. Laporan Audit Intern

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa intern akan

menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu laporan. Laporan hasil

audit harus memenuhi kriteria dan kualitas tertentu. Menurut Robert Tampulon

(2005:128) kriteria laporan adalah :

1. Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan,luas atau ruang

lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang

telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan harus

mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah :

a. Risiko yang ada telah dimitigasi ( keringanan/kelonggaran) ke

tingkat yang dapat diterima,

b. Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima,

kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang

memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau

c. Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima,

sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi.

2. Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus didasarkan

pada atribut-atribut sebagai berikut :

a. Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang

ditemukan auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !).

dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan

atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memnuaskan (what

was wrong?).

b. Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan

digunakan untuk melakukan evaluasi dan / atau verifikasi (what

should be/exist). Dalam financial audit, criteria yang digunakan

dapat berupa ketepatan. Konsistensi, materialitas, ataau kepatuhan

kepada ketentuan hokum, regulasi dan kebijakan perusahaan.

c. Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau eksposur

yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan kriteria (the

impact of the difference or what are the risks?). Tingkat signifikansi

dari konsidi atau temuan yang ada biasanya ditentukan dari nilai

risikonya (potensi risiko atau hasil rating likehood dan impact.

d. Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya

perbedaan antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang

nyata (why the difference exist or why did it happen?).

Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau temuan yang tidak

memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau tindak

perbaikan yang tepat.

e. Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau

untuk mengatasi masalah yang ada (what should be done?).

Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya

haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat

mengarah kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa

yang

bertanggunng

jawab

melakukannya.

Biaya

untuk

menngimplementasikan dan memelihara rekomendasi tersebut

harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective).

3. Auditor, harus mengkomunikasikan pendapatannya secara menyeluruh.

Misalkan sebuah pendapat mengenai kuallitas dari Manajemen Risiko

yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, dan juga pendapat

mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating rendah, moderat atau

tinggi.

Sedangkan kualitas laporan menurut Robert Tampubolon (2005:131)

adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi hasil audit harus akurat (benar,bebas dari error dan salah saji

atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas (logis dan

mudah dimengerti), concise (langsung, hemat kata-kata dan tidak

berulang-ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, sistematis dan

tepat waktu.

2. Laporan hail audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis.

Apabila dalam laporan final ini terdapat error dan omission yang baru

diketahui kemudian, kepada SKAI wajib mengkomunikasikan informasi ini

ke semua individu yang telah menerima laporan hasil audit final yang asli.

3. Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate)

kepada individu-individu yang berwenang, yaitu mereka yang dapat

memastikan bahwa hasil audit ini punya kaitan langsung dengan tugas

mereka.

Unsur-unsur laporan hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit

2. Ruang lingkup audit

3. Penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan

dengan pemeriksaan yang telah dilakukan

4. Hasil audit yang menjelaskan tentang obyek/prosedur yang belum

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan sampai sejauh mana

penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi

5. Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan

operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa

6. Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam

pelaksanaan operasional perusahaan

7. Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang

dapat dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan prosedur

yang berlaku

Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil

audit dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan

operasionalnya serta perbaikan maupun pengembangan dimasa yang akan

datang.

B. Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Intern

Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan

elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil

temuan pemeriksaan (follow up).

Hiro Tugiman (2006:75) menyebutkan :

“Tindak lanjut (follow up) oleh audit internal diartikan sebagai suatu proses

untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari

berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai

temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa audit intern harus terus-

menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa

terhadap temuan-temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tidakan yaang

tepat dan tidak berulang untuk hal yang sama. audit intern harus memastikan

apakah suatu tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tidakan

yang perlu untuk dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan-temuan audit

yang dilaporkan. Sedangkan Kontrol Intern bertanggung jawab untuk

memperkirakan suatu tindakan yang diperlukan manajemen, agar berbagai hal

yang dilaporkan sebagai temuan audit tersebut dapat diselesaikan dan

ditanggulangi secara tepat waktu.

Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, audit intern harus

mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak

lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi. Menurut Hiro

Tugiman (2006:76) :

“Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai

prosedur tindak lanjut:

a. Pentingkan temuan yang dilaporkan

b. Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki

kondisi yang dilaporkan

c. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal

d. Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif

e. Jangka waktu yang dibutuhkan.

Sebagaimana dibutuhkan sebelumnya, pimpinan audit intern bertanggung

jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari

pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Penjadwalan tindak lanjut harus

didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait, dan juga tingkat kesulitan dan

perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif. Sedangkan dalam

menetapkan berbagai prosedur dalam tindak lanjut, pimpinan audit intern harus

mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk

memberikan tanggapan

2. Mengevaluasi tanggapan manajemen

3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen (bila perlu)

4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut

5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang

tindakan yang tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko akibat

tidak dilakukannya tindakaa korektif.

Disamping prosedur, juga diperlukan cara untuk menyelesaikan tindak

lanjut dalam pelaksanaan audit. Hiro Tugiman (2006:78) mengemukakan :

” Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut

secara efektif, yaitu:

Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan

manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melakukan

tindakan-tindakan korektif.

Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap

temuan pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan, atau dalam

jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan

diterbitkan. Tanggapan-tanggapan akan lebih berguna apabila

mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan

pemeriksaan intern untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan

waktu dari tindakan-tindakan korektif.

Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara

periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk

memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan.

Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang

lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal

yang berhubung dengan proses tindak lanjut.

Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari

tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan.